Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat siap mendukung program kerja Palang Merah Indonesia (PMI), utamanya dalam hal kemanusiaan, kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulbar Khaeruddin Anas.
“Pemprov Sulbar siap mendukung program kerja PMI, utamanya dalam kemanusiaan,” kata Khaerudin Anas, pada musyawarah rapat kerja PMI Sulbar tahun 2021 dan sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Kepalangmerahan, Kamis.
“Sinergitas pemerintah dengan PMI harus terbangun sehingga mewujudkan peran dan upaya kerja-kerja kemanusiaan yang optimal,” tambahnya.
Kinerja PMI, menurut Khaerudin Anas, dapat dilihat saat gempa bumi berkekuatan 6, 2 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari 2021, dimana peran PMI sangat penting dalam rangka penanganan pascagempa yang bekerja sama TNI, Polri dan relawan yang lain.
“Sulbar ini rawan bencana, sehingga PMI sangat penting di dalam penanganan korban maupun evakuasi. Respon PMI ini sangat cepat tanggap dalam kebencanaan,” ujar Khaeruddin Anas.
Ia juga mengatakan di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, PMI sangat dibutuhkan untuk melakukan pencegahan dan upaya menekan penyebaran COVID-19.
“Ini merupakan bagian penting dari kerja-kerja kita. Pemprov Sulbar sangat berharap PMI dapat menyadarkan masyarakat terkait protokol kesehatan,” ucap Khaerudin Anas.
Ia berharap musyawarah rapat kerja PMI Sulbar tersebut dapat melahirkan program kerja kemanusiaan yang dapat membantu masyarakat.
Sementara itu, Ketua PMI Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengatakan PMI adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan dengan tujuan, membantu sesama tanpa membedakan latar belakang.
“Pada saat ini, PMI ditantang untuk menjaga eksistensi dan kemajuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Enny Anggraeni Anwar, yang juga sebagai Wakil Gubernur Sulbar.
Eksistensi dan kemajuan PMI, lanjutnya, tergantung kepada kearifan pengurus sebagai pemegang mandat.
“Kearifan pengurus bersama barisan staf-nya, di dalam menjalankan mandat akan tercermin melalui peningkatan terkini akan kapasitas, komitmen, gaya kepemimpinan dan pertanggungjawabannya terhadap perkembangan organisasi PMI,” paparnya.
“Untuk itu, dibutuhkan adanya refreshing pembelajaran dan peningkatan pemahaman akan tugas dan tanggungjawab pengurus beserta staf dalam memimpin dan penyelenggaraan organisasi,” urai Enny Anggraeni Anwar.(Ant)
