Mamuju – Program data desa presisi (DDP) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dilanjutkan dan dilaksanakan pada 2023.
“Pemprov Sulbar telah melaksanakan program DDP pada 45 desa setempat dalam tahun ini,” kata Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, pada 2023 program DDP tersebut akan dilanjutkan, akan menyentuh 530 desa di provinsi ini.
Menurut dia, program DDP dilaksanakan di Sulbar, karena dinilai penting sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
“Kelemahan pembangunan di Sulbar bahkan sejumlah wilayah di Indonesia, karena tidak memiliki data yang kuat soal pembangunan, sehingga program DDP dilaksanakan sebagai solusi dalam mengatasi kelemahan dan menata program pembangunan yang dijalankan Pemerintah,” katanya.
Ia mengatakan, dengan DDP juga maka pemerintah akan dapat menjalankan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
Ia juga menyampaikan, jika keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menyelesaikan program DDP sehingga akan dijalankan dengan bertahap dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
“Pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan DDP di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, serta Kementerjan PDT dan Transmigrasi,” ujarnya.
Ia juga berharap, dukungan seluruh pihak, baik ditingkat kabupaten dan pemerintah agar program DDP dapat diselesaikan. (Ant)
