Mamuju – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meningkatkan pengawasan pekerjaan bangunan milik pemerintah di Sulbar.
“Sulbar adalah daerah rawan gempa sehingga pengawasan bangunan milik pemerintah harus ditingkatkan pihak BPKP Sulbar,” kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan sejumlah bangunan pemerintah di Sulbar rawan runtuh ketika gempa terjadi.
“Bangunan pemerintah di Sulbar banyak yang tidak kuat menahan gempa ditambah lagi pengawasan bangunan tidak maksimal dilaksanakan,
Menurut dia, bangunan yang tidak kuat tersebut rawan runtuh dan dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan selain itu membuat keuangan pemerintah rugi jika bangunan dibangun tidak kuat.
Ia berharap BPKP Sulbar memaksimalkan fungsinya melakukan pengawasan bangunan pemerintah yang dibangun kedepan agar tidak rawang runtuh akibat gempa yang membahayakan manusia.
“Selama ini pengawasan BPKP belum maksimal khususnya mengawasi bangunan agar dibangun lebih kuat dan tahan gempa, sehingga pemerintah berharap hendaknya BPKP kebdepannya dapat memaksimalkan melakukan pengawasan,” katanya.
Gubernur menyampaikan, pemerintah Sulbar akan bersurat ke BPKP Sulbar untuk meminta BPKP melakukan kualifikasi struktur bangunan pemerintah agar lebih tahan gempa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar Hary Bowo mengatakan BPKP Sulbar akan memaksimalkan tugasnya melakukan pengawasan bangunan pemerintah di Sulbar.
“Apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi konsen tugas BPKP Sulbar karena memang Sulbar daerah yang rawang gempa, sehingga pengawasan bangunan harus dimaksimalkan,” katanya. (Ant)
