Mamuju – Organisasi masyarakat (Ormas) Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta semua pihak tidak berpolemik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
“Setiap tahun banyak honorer tak lolos tes jadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes, tapi tidak ada yang protes. Ini perbandingan, jadi tes KPK yang sudah ditetapkan terima saja dan tidak perlu diprotes,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPS Sulbar Nirwansyah SIp di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan persoalan pegawai KPK sama seperti honorer yang ada di instansi pemerintahan juga memiliki hak yang sama untuk diterima atau tidak menjadi ASN.
“Mengapa pegawai KPK yang tidak lolos tes kini jadi polemik, apalagi tidak semua pegawai KPK yang ikut dalam tes tersebut dinyatakan tidak lolos, karena ada juga yang lolos, sehingga tidak perlu dipersoalkan,” katanya, Menurut dia, Presiden Joko Widodo berniat untuk memperkuat wawasan kebangsaan pegawai KPK tanpa bermaksud untuk melemahkan KPK.
“Bahkan presiden juga berkeinginan memberikan pendidikan wawasan kebangsaan kepada pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut,” katanya.
Ia mengatakan pernyataan Presiden bahwa 75 anggota KPK ini, yang tidak lolos akan diberi pendidikan secara khusus untuk kembali menguatkan wawasan kebangsaan sebuah langkah yang baik.
“Presiden nampaknya bermaksud agar personel KPK diperkuat wawasan kebangsaannya melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan,” katanya.
Oleh karena itu menegaskan bahwa pemecatan 75 pegawai KPK hanyalah isu yang dimainkan oleh orang-orang kelewatan dan nampak membenci Pemerintah.
“Kalau ada yang mengatakan bahwa KPK diperlemah itu hanya yang selalu berprasangka buruk terhadap Pemerintah,” katanya. (Ant)
