Sulsel Gunakan Sistem Syariah Untuk Pinjaman Modal Koperasi dan UMKM

Makassar, – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faizal menyampaikan pihaknya akan menggunakan sistem syariah untuk pola pinjaman modal pada kantor satgas pengawasan Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM).

“Kalau di simpan pinjam, ada dua pola usaha yakni konvensional atau syariah dan kita menyiapkan semuanya sesuai pemikiran dan kebutuhan masyarakat, apalagi sistem syariah yang semakin berkembang, jadi bisa dua-duanya,” ungkap Malik di Makassar, Selasa.

Kantor satgas pengawasan LPDB- KUMKM Sulawesi Selatan itu diresmikan di Makassar (11/10), merupakan lembaga ketiga di Indonesia setelah hadir di Surabaya dan Semarang. Kantor ini akan menyiapkan modal bagi koperasi dan pelaku UKM.

Menurut Malik, Indonesia sebagai bangsa plural yang memiliki banyak pemahaman harus tetap memperoleh pelayanan sama, semuanya harus dilayani sesuai kebutuhan tanpa keluar dari aturan yang ada.

“Makanya ke depannya kami akan membuat rencana LPDB-Diskop dan mitra bisa punya pola yang bisa kita kawal dan bermanfaat untuk koperasi dan UKM serta masyarakat,” ungkapnya.

Berbeda dari sebelumnya, LPDB yang dihadirkan Kementerian Koperasi dan UKM tahun ini, telah memiliki lembaga penjamin yang berarti semua mitra akan selektif dipilih sesuai dengan informasi dinas koperasi setempat.

Malik mengatakan lembaga ini akan melihat kredibilitas mitra tersebut, sehat atau tidak. Artinya LPDB kerjanya akan sangat aman karena ada dua tahapan yang harus dilalui para pemohon modal, yakni pintu dinas dan lembaga penjamin.

“Dalam minggu ini, kita pelan-pelan adaptasi dan sosialisasi ke media. Masih menjajaki kerjasama agar yang diharapkan sesuai akhirnya. Saya yakin LPDB sekarang sangat beda dari yang dulu,” katanya.

Malik menilai pemilihan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi tempat keberadaan kantor satgas sudah tepat, sebab Sulsel merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Kehadiran kantor satgas monitoring di Sulsel akan sangat terbuka bagi semua provinsi di bagian timur Indonesia sehingga tidak harus ke Jakarta untuk konsultasi terkait pengembangan koperasi.

“Semua orang mau kemana saja ke Sulsel sehingga perputaran ekonomi dan uang di sini besar sekali dan itu menguntungkan kita. Terbuka kemungkinan provinsi di bagian timur itu datang ke sini. Tidak perlu ke Jakarta, yang dari Papua stop saja di Makassar untuk mengonsultasikan kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan koperasi,” harapnya. (Ant)